MANADO – Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Nasional Kejaksaan.

Usulan dan rencana kegiatan tingkat Daerah dicermati dan dikaji untuk disesuaikan dengan pagu anggaran dan arah pembangunan dari Kejaksaan RI.

Bertempat di Swiss-BelHotel Maleosan Manado, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melaksanakan Kegiatan Pra Musrenbang yang diselenggarakan selama dua hari, 9-10 Mei.

Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H., CGCAE., juga dihadiri para Asisten, Kajari, Koordinator, Kabag TU, Kacabjari dan perwakilan Kasi dari masing-masing satuan kerja di Sulawesi Utara, mengambil tema “Prioritas Penganggaran Kejaksaan Dalam Rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Diky Oktavia, SH, MH. dalam kesempatannya memaparkan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Negeri Minahasa dan Kebutuhan Rill untuk Tahun 2024.

“Kejari Minahasa dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dimana per triwulan I saja, Kejari Minahasa sudah menyerap anggaran sebesar 31,61 persen,” ucapnya.

Hal tersebut mendapat apresiasi, karena merupakan pencapaian yang sangat baik dibandingkan dengan Kejari lain yang ada di Kejati Sulawesi Utara, bahkan per April penyerapan anggaran sudah mencapai 41,13 %.

Kajari Diky yang didampingi Kasubagbin Kelly Veni Walewangko, S.H. dan Kasipidum Debby Kenap S.H., M.H. juga memaparkan terkait kebutuhan rill untuk tahun 2024 yang dibutuhkan dalam menunjang produktifitas kerja Kejari Minahasa di tahun 2024.

Adapun Pra Musrenbang merupakan tindaklanjut amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2017 dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang pada intinya dalam mengelola keuangan negara.

Kejaksaan dituntut untuk adaptif dengan memadukan perencanaan dan penganggaran agar sejalan dengan arah pembangunan Kejaksaan dalam rencana strategis Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan serta arah Kebijakan dan sasaran Pembangunan Nasional.